Pembahasan Draft RPP Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner

posted in: Berita | 0

BandungUPT lingkup Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 28-29 Nopember 2012 melaksanakan kegiatan harmonisasi dan sosialisasi perundangan yang membahas draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner di Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan memperkaya penyusunan draft RPP tersebut di atas, yang meliputi (a) penetapan dokter hewan berwenang, (b) peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, (c) mekanisme koordinasi, (d)   Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di bidang teknis penyeleggaraan kesehatan hewan, (e)  Tenaga kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan.  Dari kelima substansi tersebut, yang paling mendesak adalah penetapan dokter berwenang di setiap provinsi dan kabupaten/kota guna menyukseskan PSDSK 2014.

Kerangka pemikiran yang menjadi dasar penyusunan RPP ini adalah amanat UU no. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bab Otoritas Veteriner, yang berisi pokok-pokok substansi bahwa:

  1. Penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan otoritas veteriner.
  2. Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner, Pemerintah  menetapkan Siskeswanas.
  3. Dalam pelaksanaan Siskeswanas, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
  4. Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas, Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner.
  5. Otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

 

(Tim Website BBVet Denpasar)

Leave a Reply