Pembebasan Brucellosis di Pulau Sumba-NTT

posted in: Berita | 0

Pembebasan penyakit hewan di suatu wilayah membutuhkan usaha yang besar program yang jelas dan sistematis serta kerjasama yang baik antar instansi yang terkait. Bertempat di Ruang Pertemuan Utama II Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah dilakukan pengkajian dan pembahasan pengajuan status bebas brucellosis Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dasar pengkajian adalah surat permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.524/19/Disnak/2014 Tanggal 6 Agustus  2014 perihal Usulan Pembebasan Pulau Sumba dari Penyakit Brucellosis.

Pertemuan dihadiri Direktur Kesehatan Hewan, drh. Pudjiatmoko, Ph.D, kemudian didahului dengan pemaparan Program Pembebasan Brucellosis pada Sapi dan Kerbau di Pulau Sumba, NTT oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Balai Besar Veteriner Denpasar. Kemudian dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh Tim Komisi Ahli yang pada kesempatan ini dihadiri oleh drh. Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD (Ketua), Prof. drh. Setyawan Budiharta, MPH, PhD, drh. A.A. Gde Putra, SH.M.Sc, Ph.D, dan drh. Susan M. Noor M.Sc. serta dihadiri peserta Kasubdit. Pengamatan Penyakit Hewan, Koordinator URC, Kasubdit. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara klinis brucellosis belum pernah dilaporkan di Pulau Sumba, namun secara serologik pernah dideteksi di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 1998. Telah dilaksanakan monitoring dan investigasi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Denpasar pada Tahun 2004-2011. Kemudian dilakukan surveilans terstruktur pada tahun 2012, 2013 dan 2014, diperoleh hasil satu sampel positif CFT pada tahun 2013 dan selanjutnya ternak tesebut tersebut dipotong.

Pada prinsipnya Komisi Ahli menyetujui pengajuan pembebasan brucellosis Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil kajian sebagaimana disampaikan di atas, namun untuk melengkapi hasil kajian masih diperlukan hal-hal diantaranya perlunya pembahasan mengenai surveilans pasif untuk mendapatkan hasil surveilans yang lebih sensitif, perlunya menambahkan informasi mengenai sejarah penggunaan vaksin brucellosis di Pulau Sumba terkait persyaratan OIE bahwa vaksinasi tidak boleh digunakan dalam 3 tahun terakhir, perlu dipertimbangkan menggunakan metode lain (selain CFT) yang lebih sensitif seperti isolasi bakteri (culture) untuk menghindari negatif palsu, perlu disampaikan upaya-upaya yang dilakukan jika status bebas telah diperoleh sebagai contoh pengawasan lalu lintas ternak terkait risiko pemasukan ternak dari daerah tertular, perlunya pembahasan faktor sosial budaya masyarakat terkait risiko lalu lintas ternak ke Pulau Sumba, perlunya pembahasan mengenai kejelasan masa depan perbibitan sapi ongole sebagai sumber bibit dan pelestarian plasma nutfah, perlunya klarifikasi kasus brucellosis pertama di Pulau Sumba, serta perlu ditambahkan definisi untuk istilah-istilah yang digunakan dalam laporan. Perbaikan dan penambahan informasi tersebut kemudian harus diserahkan ke Komisi Ahli guna pembahasan berikutnya. (http://keswan.ditjennak.deptan.go.id)

Leave a Reply