Pemutahiran Data Pegawai Negeri Sipil

posted in: Berita | 0

Pemutakhiran

Pemutahiran Data Pegawai Negeri Sipil

Oleh : Drs. I Nengah Dupa

Belum terintegrasinya data PNS satu sama lain kerap mengakibatkan terjadinya duplikasi data yang kemudian menyebabkan inefisiensi dalam penanganan masalah kepegawaian. Menyikapi hal tersebut BKN mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) online yang menggunakan satu basis data PNS. SAPK digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi.

Fasilitas akses SAPK disediakan untuk seluruh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ataupun Biro Kepegawaian di Instansi Pusat. Bagi  instansi yang sudah teregister di BKN aka diberikan kode akses yaitu user-id dan password, sehingga dapat mengakses data base kepegawaian yang ada di BKN.

Dasar dilaksanakannya kegiatan ini adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  26 tahun 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Untuk layanan kepegawaian “less-paper” dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian ( SAPK ),.

Dengan adanya pemutahiran data kepegawaian yang terupdate maka pelayanan kepegawaian diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien. Perioritas pertama akan dilaksanakan pensiun otomatis berbasis less paper yaitu suatu proses layanan kepegawaian berupa penetapan pensiun secara  elektronik dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan sedikit dokumen/kertas atau tanpa dokumen/kertas. Sampai saat ini telah berjalan di beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara dan lain sebagainya serta beberapa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.Untuk persiapan pelaksanaan pensiun otomatis berbasis less paper maka setiap Kementerian harus melakukan pemutahiran data SAPK secara terus menerus sesuai dengan perubahan data pegawai.

Leave a Reply