Denpasar – Kepala Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali yang digelar pada Selasa (14/5). Rapat ini turut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Bali, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali, serta perwakilan Fakultas Kedokteran Hewan Univ. Udayana.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Bali menyoroti pentingnya analisis risiko dalam pelalulintasan ternak guna mencegah kerugian besar yang dapat ditimbulkan akibat wabah penyakit hewan. Disampaikan bahwa saat wabah African Swine Fever (ASF) melanda Bali, kerugian yang ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Oleh karena itu, DPRD Bali menekankan perlunya langkah-langkah strategis untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBV Denpasar menegaskan pentingnya penerapan biosafety dan biosecurity dalam upaya pencegahan penularan dan penyebaran penyakit hewan. Ia menjelaskan bahwa penerapan biosecurity dan biosafety tidak hanya penting di lingkungan kandang ternak, tetapi juga harus diberlakukan pada alat transportasi yang digunakan dalam pelalulintasan ternak.

"Biosafety dan biosecurity mencegah hewan yang sehat tertular oleh virus yang disebabkan oleh kontaminasi alat transportasi, pakan dan sebagainya." Ujarnya.

Ia menambahkan tidak banyak yang bisa mengimplementasikan biosafety dan biosecurity, karena dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam penerapannya. Selain membutuhkan biaya yang besar, dibutuhkan pula konsistensi dan kedisiplinan agar penerapan biosafety dan biosecurity dapat benar-benar terlaksana dengan baik.

BBV Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis kesehatan hewan di bawah Ditjen PKH Kementerian Pertanian, senantiasa berkomitmen mendukung terwujudnya status kesehatan hewan yang terjaga dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya di sub sektor peternakan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan peternak, terlebih lagi dalam mendukung Program Makan Bergizi yang menjadi salah satu Prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo.