Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup Kementerian Pertanian, pada Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serba Guna BBV Denpasar ini merupakan bagian dari upaya implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pencegahan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, serta tata kelola pengaduan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan, serta menyampaikan apresiasi kepada para pengguna jasa, khususnya perwakilan dari Dinas Pertanian kabupaten/kota yang turut hadir, atas dukungan dan komitmen bersama dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.
Materi utama sosialisasi disampaikan oleh Tim Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian yang memaparkan strategi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif dan transparan. Penyampaian materi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal Kementerian Pertanian. Peserta eksternal meliputi perwakilan dari Balai Karantina, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta Dinas Pertanian dari berbagai kabupaten/kota di Bali, seperti Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Gianyar. Sementara itu, peserta internal terdiri dari jajaran BBV Denpasar, BRMP Bali, serta BPTU-HPT Denpasar.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, BBV Denpasar menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Pertanian.
